Jika Gelar Pahlawan Soeharto Tak Dicabut, Kalian Mau Apa?

Polemik soal status pahlawan Soeharto memang seru buat dibahas. Belasan tuntutan penolakan membanjiri ruang digital maupun medan aksi.

Namun saat tuntutan gelar pahlawan Soeharto terus ditolak, muncul pertanyaan, “apa langkah selanjutnya?” 

Seperti tuntutan dari isu yang sudah-sudah, saya—dan mungkin semua masyarakat sipil lainnya pun merasa capek dikecewakan, lantas timbul kekhawatiran bahwa isu ini juga akan berakhir sama.

Diskusi selesai tanpa kesimpulan yang nyata lalu tergantikan oleh topik lain. Lantas isu soal status pahlawan Soeharto ini hilang begitu saja.

Oreng Sampang berita positif yang inspiratif bagi masyarakat Sampang, Klik Disini

Namun anggap saja ini sebagai pikiran suudzon semata. Sebelum bicara soal apa yang bisa kita lakukan, pertama kita perlu memahami soal di mana letak masalahnya.

Apa yang Sebenarnya yang Kita Perjuangkan?

Tentu saja selain terus menggulirkan kritik terhadap elit yang kian rapat menutup telinga, sebuah otokritik soal bagaimana cara kita berdialektika rasanya menjadi perlu dikaji ulang. 

Dimulai dari nawaitul al-dialektika-nya dulu, tentunya. Kita semua bisa berdebat di manapun: di twitter, di warung kopi, di mimbar akademis. Itu semua demi apa?

Membentuk kontra-narasi atau sekadar menuangkan pikiran?

Oreng Sampang berita positif yang inspiratif bagi masyarakat Sampang, Klik Disini

Atau justru untuk kepuasan pribadi, seakan kita telah melakukan sesuatu, padahal hanya jadi sebuah ruang eco-chamber yang hanya bergaung di dalam kelompok kecil kita sendiri?

Tak ada yang tahu tentunya. Toh, siapa yang bisa menakar niat di dalam hati, kan?

Oleh karena saya tak punya karomah para wali yang bisa meneropong dalamnya hati, saya lebih suka melihat-lihat saja narasi apa yang beredar di linimasa. 

Tentu saja cara ini lebih mudah untuk merekam apa yang sedang beredar.

Oreng Sampang berita positif yang inspiratif bagi masyarakat Sampang, Klik Disini

Saya pribadi tentu angkat topi untuk mereka yang meluangkan waktu dalam menulis, membuat konten, turun aksi, atau hanya sebatas berkomentar.

Artinya, mereka bersedia dan bersikap terbuka untuk dikritik, dibalas argumennya, dan membangun kontra-narasi.

Namun tentu saja sikap hormat saya ini tidak menjawab pertanyaan saya di awal tadi, “apa langkah selanjutnya?” 

Narasi Telah menjadi Bubur

Rasa-rasanya, pengesahan nama Soeharto sebagai pahlawan bukan lagi perdebatan soal seberapa besar jasa dan dosa Soeharto.

Saya yakin siapapun yang cukup pintar membaca sejarah serta tuan-tuan yang cerdas di atas sana pun sejatinya sudah paham, mengingat banyak dari mereka adalah alumni ’98 yang mendapat kursi kuasa.

Jadi biarlah soal dosa Soeharto diurus oleh Munkar dan Nakir, atau biarkan saja mengendap dalam arsip sejarah yang akan menguar di masa depan. 

Lebih dalam lagi, ini soal bagaimana kita bersikap, yaitu untuk memahami bagaimana sebuah narasi dimainkan.

Nama soeharto tak bisa dipandang secara telanjang sebagai sebuah nama mantan presiden dengan jejak hitam yang disahkan menjadi pahlawan saja. Ibarat pepatah, deadman tells no tales.

Soeharto telah wafat dan sudah tak lagi punya kepentingan.

Yang berbicara adalah orang-orang yang menggunakan nama beliau sebagai alat atau instrumen dalam mencapai apa pun kepentingan mereka. Ini soal narasi politik.

Sama seperti saat kita bicara soal bubur. Lebih dari sekadar kuliner, ia adalah representasi identitas, simbol perayaan, serta perdebatan idealis tentang cara makannya: diaduk atau tidak.

Persepsi yang Terbatas oleh Kelas

Hingar-bingar soal gelar pahlawan hampir pasti merupakan permainan narasi. Yang namanya narasi bisa dipelintir sedemikian rupa.

Apalagi dengan modal yang besar dan modal kuasa yang menggurita, tak ada yang tak mungkin. Kita sebagai rakyat biasa tampaknya tak punya kuasa.

Saya pernah ingat Noam Chomsky pernah menulis dalam “Politik Kuasa Media” bahwa secara struktur kekuasaan, kelompok masyarakat dalam sebuah negara itu diagi dua.

Pertama adalah mereka yang punya akses terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak. Misalnya seperti stakeholder, pejabat, pengusaha kaya, politisi, dan kroni-kroninya.

Yang kedua adalah orang lain selain itu, yang kemudian oleh Comsky disebut sebagai ternak pandir.

Tentu saja kita semua—atau setidaknya saya, masihlah pandir. Bagaimana tidak pandir? Wali Songo punya keris terbang saja banyak yang percaya.

Apalagi di Madura yang sampai detik ini saja masih ada orang yang mengadakan adu tembak batu akik yang dipercaya berisi khodam! 

Rasa-rasanya, dari cara berpikir saja masih belum selesai. Tapi lagi-lagi siapalah saya yang berani-beraninya menjudge kepercayaan orang lain.

Tentu saya sepakat-sepakat saja menghargai kepercayaan orang, sama seperti bagaimana saya ingin ketidakpercayaan saya juga dihargai.

Perang Narasi dan Bagaimana Kita Meresponnya

Gus Sabrang telah mengingatkan kita, dalam salah satu acara Maiyahan di Sampang, Madura, bahwa era saat ini adalah era perang narasi. Siapa yang memainkan narasi, maka sialah yang menang. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Pak Gita Wirjawan, masyarakat kita kurang mampu untuk bernarasi.

Bukan hanya perang politik mancanegara, namun juga dalam skala nasional maupun secara vertikal.

Terkait carut-mencatut nama mantan presidern yang sudah wafat ini tentu bisa dimaknai dalam beragam konteks.

Misalnya bisa saja salah satu pihak bisa menggunakan ini untuk menjadi alat sensor tentang siapa saja yang akan patuh dan tidak.

Kita bisa melihat beragam pernyataan dari para pejabat. Siapa saja di antara mereka yang mendukung tau menolak, dapat dipetakan kecenderuntgan afiliasi politiknya. 

Di sisi lain, kita juga jangan mau kalah. Kita dapat menggunakan ini sebagai barometer untuk dapat menakar seberapa oke kualitas seorang politisi atau pejabat berdasarkan kepiawaiannya dalam merespon sebuah isu, terutama isu Soeharto ini.

Kita punya waktu empat tahun dalam menjadi pengawas dan mengumpulkan rekam jejak digital dari tiap-tiap tokoh politik yang kemungkinan akan bermain di laga berikutnya.

Jejak digital memang kejam, tapi di sisi lain juga berfungsi sebagai alat rekam yang melampaui batas generasi. Jejak digital ibarat catatan Raqib Atid.

Apalagi saya optimis dengan bagaimana nantinya lembaga independen dapat menggunakan teknologi AI dalam mengolah big data dari tiap-tiap komentar tokoh-tokoh.

Tak hanya soal fufufafa, yang sosoknya masih menjadi misteri sampai sekarang, para bapak dan ibu di atas sana juga tampaknya perlu lebih berhati-hati dalam bertutur.

Tapi lagi-lagi, ya, itu cuma contoh saja. Siapalah saya yang seenak jidat mengomentari hal-hal politis yang tidak saya pahami. Saya cuma bisa mencoba bermuhasabah diri.

Mari Tanyakan pada Diri Sendiri: Jangan Lupakan Pahlawan Lain

Saya sendiri justru merasa kasihan dangan tokoh lain yang sudah diberi gelar Pahlawan. Kok rasanya spotlight mereka jadi hilang dan terabaikan.

Nah, terkait kepercayaan sebagian dari kita yang menggebu-gebu untuk membahas soal status pahlawan Soeharto ini, jangan-jangan kita masih lupa cara memperlakukan pahlawan dengan pantas.

Kembali kepada pertanyaan saya soal “what’s next?” tadi, coba saya tanya, misalnya: Seberapa banyak dari kita yang memahami soal apa yang diperjuangkan Marsinah?

Seberapa banyak dari kita yang tahu benar apa pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam membangun Taman Siswa?

Lalu seberapa banyak dari kita yang membaca tulisan dan pemikiran Soekarno, alih-alih membicarakan soal tongkat mistisnya, menghitung jumlah istrinya, dan memperdebatkan soal hartanya yang mitosnya ada di Bank Swiss.

Jangan-jangan, kita semua juga masih memperlakukan para pahlawan tadi sama seperti para pelaku politik dalam mempermainkan narasi.

Yaitu memperlakukan para pahlawan hanya sebatas nama tanpa mengenal lebih jauh apa ynag diperjuangkan dan apa pemikiran mereka untuk indonesia.

Lebih buruknya lagi, hanya sekilas membaca, lalu merasa memahami, dan dengan mudahnya bicara di forum publik hanya untuk pemuasan ego kolektif agar dianggap sudah berjuang?

Yang ditakutkan, diskusi soal status pahlawan Soeharto ini hanya seperti bau kentut saja, rame saat masih hangat, tapi hilang dan dilupakan setelah itu.

Mempertahankan narasi dan paham apa yang dilakukan setelahnya adalah hal yang lebih krusial untuk didiskusikan.

Ingat, kita masih punya banyak PR. Pengesahan RKUHAP, DPR yang mengkhianati tuntutan 17-8, isu judol yang kian menjamur, dan masih banyak lainnya.

Solusi Seenak Jidat Saya

Khusus soal isu gelar pahlawan Soeharto ini, saya cuma kepikiran hal liar yang tentunya seenak jidat saya. Bagaimana jika kita balik saja narasinya?

Maksudnya begini. Jika saya tak salah ingat, Putu Wijaya pernah berkata bahwa ada 2 cara untuk mengatasi jalan berlubang.

Pertama adalah dengan menambal jalan tersebut, dan yang kedua adalah dengan cara memperlebar bolongan di jalan itu, agar semua orang terjatuh dan merasakan betapa tak enaknya punya jalan yang berlubang.

Menggunakan logika yang sama, bagaimana jika kita memasukkan semua tokoh ke dalam daftar pahlawan?

Misalnya Imam Samudra karena ia berjasa menyadarkan kita soal betapa pentingnya menjaga diri dari paham radikalisme.

Sama seperti Soeharto yang meskipun memiliki sederet catatan hitam, tapi berjasa dalam pembangunan negeri—yang sebenarnya kalau dipikir ya wajar aja sih, kan blio presiden, ya? Bare minimum itu namanya, bre.

Nah, saya membayangkan di semua ruang kelas di Indonesia ada siswa dan guru iseng yang memajang foto Imam Samudra bersebelahan dengan Soeharto, sementara di atas papan tulis di depan kelas ada foto Gibran.

Di sampingnya ada foto Soekarno, Semaun, Alimin, dan Kartosuwiryo bersebelahan. Bukan untuk menyimbolkan nasakom, simply karena mereka teman satu kost-kostan saja.

Di sisi dinding kelas sisanya, pajang saja semua tokoh yang kira-kira punya dampak positif bagi negara.

Maka saat gelar pahlawan di masa depan sudah tak spesial lagi, semua orang akan kembali mempertanyakan, “buat apa sih ada gelar pahlawan?”