Makan Bergizi Gratis: Di Mana Posisi Petani dan Sekolah Pelosok Madura?
Polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) bak bola salju yang terus menggelinding panas, memicu perdebatan dari ruang sidang parlemen hingga warung-warung kopi di pelosok Madura.
Sebagai salah satu kebijakan paling bombastis dari pemerintah pusat, program ini bukan sekadar urusan mengisi perut anak sekolah, melainkan sebuah pertaruhan besar bagi masa depan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia.
Namun, ketika kebijakan raksasa ini diturunkan ke daerah, sebuah pertanyaan krusial muncul ke permukaan: Apakah struktur sosial dan ekonomi Madura sudah siap, atau program ini justru akan memicu “sakit perut” baru di tingkat lokal?
Jangan Buta pada Kendala Makan Bergizi Gratis
Secara filosofis, siapa yang bisa membantah niat mulia di balik pemenuhan gizi anak? Di Pulau Madura, di mana angka stunting di beberapa kabupaten masih menjadi rapor merah yang menghantui, memberikan asupan protein bagi anak sekolah adalah langkah konkret menuju “Indonesia Emas 2045”.
Logikanya sederhana: anak yang kenyang akan lebih fokus belajar. Namun, romantisme kebijakan ini langsung berbenturan dengan dinding realitas anggaran nasional.
Biaya sebesar Rp400 triliun per tahun memicu kekhawatiran valid mengenai bagaimana membiayai MBG tanpa membuat ekonomi oleng.
Jika ditarik ke ruang lingkup Madura, tantangan terbesar yang jarang dihitung secara matang oleh pembuat kebijakan di pusat adalah masalah logistik dan bentang geografis.
Menjamin standardisasi gizi dan keamanan pangan di kawasan perkotaan Bangkalan tentu jauh lebih mudah daripada mendistribusikannya ke sekolah-sekolah dasar di pelosok perbukitan atau wilayah kepulauan jauh di Sumenep, seperti Pulau Kangean atau Masalembu.
Dengan jutaan porsi yang harus dimasak setiap hari, risiko keterlambatan distribusi, pembusukan bahan makanan, hingga potensi keracunan akibat kontrol kualitas yang lemah adalah ancaman nyata di depan mata.
Jangan Tumbalkan Rantai Pasok di Lapisan Akar
Pertanyaan sosiologis yang paling mendasar adalah: siapa yang akan diuntungkan dari rantai pasok (supply chain) megah ini? Jika tidak dikelola dengan ketat melalui konsep local sourcing (penyerapan komoditas lokal), program MBG hanya akan menjadi ladang basah bagi korporasi besar asal luar daerah yang memiliki modal logistik kuat.
Skenario terburuknya, beras, telur, daging, dan sayur didatangkan dari luar pulau menggunakan vendor raksasa. Sementara itu, peternak ayam petelur di Pamekasan, nelayan di Sampang, atau petani sayur di dataran tinggi Madura hanya bisa gigit jari menjadi penonton perputaran uang raksasa yang berlalu begitu saja di depan rumah mereka.
Idealnya, program ini wajib menjadi stimulus penggerak ekonomi arus bawah di Madura. Pemerintah daerah bersama instansi terkait harus mendesak regulasi yang mewajibkan pelibatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan UMKM lokal sebagai pemasok utama di setiap daerah.
Harus ada sirkulasi ekonomi yang berputar dari rakyat Madura, oleh rakyat Madura, dan untuk anak-anak Madura. Jika pengadaan ini disentralisasi, program ini hanya akan menjadi proyek mercusuar baru yang rentan terhadap praktik korupsi dan kongkalikong birokrasi daerah.
Baca Juga Seputar Kyai Cendana Kwanyar, Bangkalan: Pancer Ampel yang Menurunkan Para Tokoh dan Ulama Besar
PR yang Tidak Dikerjakan dalam Program MBG
Kritik lain yang tidak kalah mendesak adalah mengenai skala prioritas. Di tengah kondisi fasilitas sekolah di pelosok Madura yang masih banyak rusak, ruang kelas yang hampir ambruk, hingga nasib guru honorer yang upahnya masih jauh di bawah standar kemanusiaan.
Benarkah makan gratis adalah urgensi nomor satu? Ada ketakutan kolektif bahwa kita sedang dipaksa membangun panggung yang megah di atas fondasi institusi yang rapuh; kita sibuk memberi makan siswanya, tetapi membiarkan sistem pendidikannya sendiri tetap “kurang gizi”.
Program Makan Bergizi Gratis ini adalah ujian bagi keseriusan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar komoditas politik jangka pendek untuk mendulang suara.
Baca Juga Obituari untuk Mat Tuki: Dari Garuda Putih hingga Cabai Alas; Jihad Sang Pendekar Bumi Sumber Batu
Bagi Madura, kunci keberhasilan implementasi program ini terletak pada tiga hal: akurasi data penerima agar tidak salah sasaran, pelibatan mutlak sektor pertanian dan peternakan lokal, serta pengawasan publik yang sangat ketat agar anggaran tidak “disunat” di tengah jalan.
Kita tidak butuh sekadar piring berisi nasi dan lauk yang dipaksakan seragam dari pusat. Kita butuh sebuah sistem yang memastikan setiap rupiah yang keluar dari kantong rakyat melalui pajak, kembali menjadi kecerdasan bagi anak-anak Madura, sekaligus menjadi daya dongkrak bagi kesejahteraan masyarakat yang selama ini hidup di garis pinggiran ekonomi nasional.
M. Deni Hidayatullah, lahir di Sumenep pada 04 Januari 2001. Saat ini merupakan Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Annuqayah. Pemuda yang berasal dari Sasar, Kapedi, Bluto, Sumenep ini menaruh perhatian pada isu-isu pendidikan, kebijakan publik, dan dinamika sosial-budaya lokal.
Baca Juga
