Negara Madura: Sejarah Singkat Pembentukan hingga Kembali ke NKRI

MADURAPEDIA – Bagaimana sejarah Negara Madura? Setelah kemerdekaan Indonesia, pembagian wilayah tidak seperti yang kita kenal.

Melalui politik devide et impera, Belanda membentuk beberapa negara bagian di bawah Republik Indonesia Serikat (RIS).

Salah satunya adalah Negara Madura, yang berdiri pada 20 Februari 1948. Namun, usia negara ini hanya sebentar sebelum akhirnya kembali ke pangkuan NKRI.

Latar Belakang Pembentukan Negara Madura

Pasca-Perjanjian Linggarjati (1947), Belanda berusaha mengikis pengaruh Republik Indonesia dengan menciptakan negara-negara boneka. Letnan Gubernur Jenderal Van Mook menjadi arsitek utama strategi ini.

Oreng Sampang berita positif yang inspiratif bagi masyarakat Sampang, Klik Disini

Di Madura, ada faktor lokal yang turut memengaruhi, yakni ketakutan terhadap dominasi Jawa atau yang disebut “Jawanisasi.”

Beberapa bangsawan dan elite lokal yang sejak lama memiliki hubungan dengan Belanda—terutama melalui Barisan Madura—melihat peluang untuk memperoleh posisi politik yang kuat jika Madura berdiri sendiri.

Proses Pembentukan Negara Madura

Langkah ini sebenarnya lebih merupakan rekayasa politik kolonial, bukan aspirasi rakyat Madura.

• 16 Januari 1948: Dibentuk Komite Penentuan Kedudukan Madura.
• 23 Januari 1948: Belanda menggelar pemungutan suara di bawah tekanan militer. Hasilnya, 90,82% suara menyatakan setuju berdirinya Negara Madura.
• 20 Februari 1948: Belanda meresmikan Negara Madura dan menunjuk Cakraningrat IV sebagai Wali Negara.
• April 1948: Dibentuk Dewan Perwakilan Negara Madura sebagai lembaga legislatif.

Terbentuknya Negara Madura (Nagara Madoera)

Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Jawa (1811-1816), Belanda kembali dan memberlakukan sistem pemerintahan yang lebih langsung.

Oreng Sampang berita positif yang inspiratif bagi masyarakat Sampang, Klik Disini

Pada tanggal 23 Januari 1882, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara resmi membentuk “Nagara Madoera” (Negara Madura).

Pembentukan ini adalah bagian dari politik pecah belah (divide et impera) Belanda, memisahkan Madura dari administrasi langsung Jawa Timur.

Negara Madura ini dipimpin oleh seorang Regerings Commissaris (Komisaris Pemerintah) yang berkantor di Pamekasan, yang menjadi ibu kota administratif.

Keempat kadipaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) tetap dipimpin oleh bupati mereka masing-masing, yang berasal dari dinasti yang telah berkuasa turun-temurun.

Oreng Sampang berita positif yang inspiratif bagi masyarakat Sampang, Klik Disini

Meski memiliki otonomi dalam beberapa hal, kebijakan utama tetap dipegang oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Status “negara” ini memberikan Madura identitas administratif yang berbeda hingga menjelang kemerdekaan Indonesia.

Reaksi dan Perlawanan Rakyat Madura

Mayoritas rakyat Madura menolak keras pendirian negara ini. Perlawanan rakyat muncul di berbagai daerah, terutama di Pamekasan yang menjadi pusat gerakan.

Bentuk penolakan rakyat antara lain:

• Pembentukan Gerakan Perjuangan Madura (GPM) yang memiliki cabang di kota-kota Jawa.
• Demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran Negara Madura.
• Tekanan politik dan aksi massa yang akhirnya memaksa Cakraningrat mundur dan DPR Madura dibubarkan.

Gerakan rakyat ini menunjukkan bahwa identitas Madura tetap melekat kuat dengan semangat nasionalisme Indonesia.

Revolusi dan Integrasi dengan Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi momentum bersejarah.

Rakyat dan para pemuda Madura dengan penuh semangat mendukung republik baru ini. Namun, situasi politik pasca-kemerdekaan sangatlah rumit.

Belanda, yang berusaha kembali berkuasa, mencoba memanfaatkan status khusus Madura dengan membentuk “Negara Madura” sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1948.

Negara bentukan Belanda ini dipimpin oleh R.A.A. Tjakraningrat, seorang bangsawan dari Bangkalan.

Pembentukan negara federal ini adalah upaya Belanda untuk melemahkan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Namun, dukungan rakyat Madura terhadap RIS tidaklah bulat.

Banyak kalangan, terutama para pemuda dan tokoh republiken, menentangnya dan menginginkan integrasi penuh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tekanan politik dan gelombang keinginan untuk bersatu semakin kuat.

Akhirnya, pada 9 Maret 1950, melalui suatu perundingan, “Negara Madura” secara resmi dibubarkan dan menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Madura kemudian menjadi bagian dari Provinsi Jawa Timur, yang statusnya tetap bertahan hingga kini sebagai empat kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) dan satu kota (Kota Batu, secara geografis tidak di Madura, tetapi secara administratif di Jawa Timur).

Pembubaran dan Kembali ke NKRI

Tekanan politik dan sosial makin besar pada awal 1950. Rakyat dan pejabat lokal sepakat agar Madura bergabung kembali ke NKRI.

• Februari–Maret 1950: Pemerintah lokal mulai bernegosiasi dengan Republik Indonesia.
• 19 Maret 1950: Presiden Republik Indonesia Serikat menetapkan bahwa Madura resmi kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia.
• Serah terima kekuasaan dilakukan tanpa gejolak berarti.

Sejak saat itu, Negara Madura dibubarkan, dan pulau ini kembali menjadi bagian dari wilayah Jawa Timur.

Kesimpulan

Pembentukan Negara Madura merupakan bagian dari politik pecah-belah Belanda pasca-kemerdekaan.

Namun, semangat rakyat Madura dalam menolak kolonialisme dan mempertahankan keutuhan Indonesia membuktikan bahwa nasionalisme lebih kuat dari kepentingan politik sesaat.

FAQ