Madura di Atas Lautan Gas, tapi Rakyatnya Masih Antre Elpiji: Ironi di Tengah Krisis Energi Global
Ada sebuah paradoks yang sudah terlalu lama dibiarkan di Selat Madura.
Di bawah perairannya, gas alam mengalir deras — dipompa setiap hari oleh perusahaan-perusahaan besar, dialirkan melalui pipa bawah laut ke pembangkit listrik di Jawa, menggerakkan industri di kota-kota jauh dari Madura.
Sementara di atas permukaan, ibu-ibu di Sampang masih antre membeli tabung elpiji 3 kilogram, kadang harus membayar jauh di atas harga eceran tertinggi karena stok langka di pengecer.
Inilah Kabupaten Sampang — dan Madura secara keseluruhan. Daerah yang gasnya dikirim ke industri besar di luar pulau, tapi masyarakatnya belum menikmati satu batang pipa pun untuk memasak di dapur mereka sendiri.
Krisis Energi Dunia dan Ironi Madura
Dunia sedang tidak baik-baik saja dalam urusan energi. Sejak konflik Rusia-Ukraina 2022 mengguncang pasar gas global, harga energi melonjak tak terkendali di Eropa, Asia, dan negara-negara berkembang.
Banyak negara yang dahulu tenang kini bergegas mencari sumber energi alternatif, membangun terminal LNG darurat, hingga kembali menghidupkan pembangkit batu bara yang sempat akan ditutup.
Di tengah krisis ini, Indonesia sebetulnya berada di posisi yang sangat beruntung. Kita adalah salah satu produsen dan eksportir gas alam terbesar di dunia.
Gas mengalir dari Natuna, Kalimantan, Papua, hingga Selat Madura. Sementara negara-negara lain berjuang keras mendapatkan pasokan gas, kita justru duduk di atasnya.
Namun kekayaan itu tidak otomatis dirasakan oleh rakyat yang paling dekat dengan sumbernya.
Madura adalah contoh paling nyata dari ketimpangan ini. Pulau ini menyumbang sekitar 70 persen produksi migas Jawa Timur, yang merupakan provinsi penghasil migas terbesar ketiga di Indonesia. Tapi tingkat kemiskinan di empat kabupaten Madura justru termasuk yang tertinggi di Jawa.
Data BPS 2024 mencatat kemiskinan di Bangkalan 18,66 persen, Sampang 20,83 persen, Pamekasan 13,41 persen, dan Sumenep 17,78 persen. Sampang bahkan memegang predikat sebagai kabupaten termiskin di seluruh Pulau Jawa.
Di era krisis energi global, kondisi ini bukan sekadar ironi — ini adalah kegagalan kebijakan yang nyata.
Kaya Gas, Krisis Energi
Wilayah Kerja (WK) Sampang yang dikelola Medco Energi Sampang Pty. Ltd. mencakup lapangan gas Oyong, Wortel, dan kini sedang dikembangkan lapangan Paus Biru dengan target produksi gabungan sekitar 49 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Seluruh gas itu dialirkan ke pembangkit listrik Grati di Pasuruan, Jawa Timur.
Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang diterima Kabupaten Sampang pada 2024 hanya Rp 25,2 miliar — sementara total nilai kontrak gas Sampang mendekati Rp 1 triliun. Angka yang jauh dari proporsional.
Di tingkat Madura, terdapat sekitar 9 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) utama yang aktif mengeksploitasi gas dan minyak. Husky-CNOOC Madura Ltd. (HCML) saja memiliki kapasitas produksi hingga 318 MMSCFD dari Blok Madura Strait, dengan lapangan MDA, MBH, MAC, dan MDK.
Petronas aktif di North Madura dengan lapangan Hidayah yang diproyeksikan onstream pada akhir 2026. Kangean Energy Indonesia mengelola ladang gas di perairan kepulauan Sumenep.
Baca Juga Seputar Kyai Cendana Kwanyar, Bangkalan: Pancer Ampel yang Menurunkan Para Tokoh dan Ulama Besar
Semua gas itu mengalir keluar dari Madura. Tidak ada jaringan pipa yang dibangun untuk rumah tangga lokal. Tidak ada kawasan industri lokal yang memanfaatkan energi murah dari bawah tanah sendiri.
Inilah yang para ekonom sebut sebagai resource curse — kutukan sumber daya alam. Daerah yang kaya justru miskin, karena hasil kekayaannya dinikmati oleh pihak lain.
Mengapa Warga Madura Tidak Bisa Pakai Gas Alam Langsung?
Pertanyaan ini wajar dan sering muncul. Jawabannya bukan soal ketersediaan gas — karena gasnya jelas ada dan berlimpah. Masalahnya adalah tidak adanya infrastruktur distribusi yang dibangun untuk kebutuhan lokal.
Gas alam yang diproduksi di perairan Madura adalah gas metana (C1), bukan LPG atau elpiji yang terdiri dari propana dan butana. Keduanya berbeda jenis dan tidak bisa langsung dipertukarkan tanpa pengolahan khusus.
Gas alam membutuhkan jaringan pipa untuk sampai ke dapur warga — sebuah infrastruktur yang investasinya memang tidak kecil, tapi sangat layak secara ekonomi jika dihitung jangka panjang.
Pemerintah pusat sebenarnya sudah menjalankan program Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga sebagai proyek strategis nasional sejak 2009. Hingga akhir 2024, total sambungan secara nasional baru mencapai sekitar 1 juta unit.
Masalahnya, Madura — termasuk Sampang — sama sekali tidak masuk dalam daftar prioritas. Program ini lebih banyak menyasar kota-kota di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Sumatera.
Daerah penghasil gas justru ditinggal. Daerah yang tidak punya gas malah yang dapat jaringan pipanya lebih dulu.
Di era krisis energi seperti sekarang, ketika pemerintah sendiri sedang mendorong akselerasi Jargas untuk mengurangi ketergantungan pada elpiji impor yang menguras devisa negara, Madura seharusnya masuk sebagai prioritas utama — bukan hanya karena kebutuhan masyarakatnya, tapi karena gasnya sudah ada di sana.
Hitungan yang Tidak Bisa Diabaikan
Mari bicara angka, karena angka tidak berbohong.
Jika hanya 10 persen saja dari produksi WK Sampang — sekitar 5 MMSCFD — dialokasikan untuk kebutuhan lokal dengan harga gas domestik USD 4,72 per MMBTU (harga resmi program Jargas), maka potensi pendapatan yang bisa dikelola BUMD Energi Sampang mencapai sekitar Rp 138 miliar per tahun. Angka ini hampir enam kali lipat dari DBH Migas yang diterima Sampang saat ini.
Dari sisi penghematan langsung masyarakat, setiap rumah tangga yang beralih dari elpiji ke gas pipa bisa menghemat antara Rp 480.000 hingga Rp 600.000 per tahun.
Jika 250.000 kepala keluarga di Sampang menikmati program ini, total penghematan kolektif warga mencapai Rp 120 hingga 150 miliar per tahun. Uang yang sebelumnya keluar dari kantong warga untuk membeli elpiji kini bisa berputar di ekonomi lokal.
Secara teknis pun ini sangat realistis. Berdasarkan standar program Jargas nasional, hanya dibutuhkan 0,1 MMSCFD untuk melayani 10.000 sambungan rumah tangga.
Artinya, 5 MMSCFD saja sudah cukup untuk 500.000 sambungan — jauh melebihi kebutuhan seluruh Kabupaten Sampang. Bahkan jika diperluas ke seluruh Madura dengan 4 juta lebih penduduk, angkanya tetap sangat terjangkau dari potensi produksi yang ada.
Untuk kawasan yang belum terjangkau jaringan pipa — terutama pulau-pulau kecil di kepulauan Sumenep — solusinya bisa menggunakan teknologi CNG (Compressed Natural Gas) yang dikirim dengan truk atau kapal kecil. Teknologi ini sudah berhasil diterapkan PGN di wilayah terpencil Jawa Tengah bagian selatan.
Langkah yang Harus Segera Diambil
Di tengah krisis energi global yang mendorong setiap negara dan daerah untuk memaksimalkan sumber energi lokal, pemangku kebijakan di Madura tidak punya alasan lagi untuk menunggu.
Berikut langkah-langkah konkret yang harus segera dieksekusi:
Pertama: Bentuk BUMD Energi Madura. Badan Usaha Milik Daerah yang menjadi offtaker resmi — pembeli gas dari KKKS di wilayah Madura — dan mendistribusikannya langsung ke rumah tangga dan industri lokal.
Modal awal bisa berasal dari optimalisasi DBH Migas yang selama ini belum digunakan secara strategis. Empat bupati di Madura bisa bersatu membentuk BUMD bersama lintas kabupaten.
Kedua: Negosiasikan klausul lokal dalam setiap kontrak KKKS. Kontrak WK Sampang berlaku hingga 2027. Sebelum perpanjangan, Pemkab harus duduk di meja negosiasi dan mensyaratkan kewajiban memasok minimal 5–10 persen produksi untuk kebutuhan domestik lokal dengan harga yang terjangkau.
Ini bukan permintaan berlebihan — ini hak daerah penghasil yang dijamin oleh regulasi energi nasional.
Ketiga: Masuk dalam skema KPBU Jargas nasional. Pemerintah pusat sudah membuka skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk percepatan pembangunan Jargas.
Pemkab perlu menyiapkan proposal yang kuat, menjamin kemudahan perizinan, dan menggunakan sebagian DBH sebagai bentuk jaminan investasi agar skema ini menarik bagi investor swasta.
Keempat: Audit DBH Migas dan tuntut keadilan fiskal ke pusat. Dengan nilai kontrak gas Sampang saja yang hampir Rp 1 triliun, DBH yang diterima sebesar Rp 25 miliar jelas tidak proporsional.
Bupati dan DPRD di Madura perlu membawa persoalan ini ke forum resmi, bahkan jika perlu melalui jalur legislasi nasional dan advokasi politik yang terkoordinasi.
Kelima: Dorong kawasan industri berbasis gas di Madura. Gas murah adalah magnet investasi. Jika Madura bisa menjamin pasokan gas lokal dengan harga kompetitif, industri pengolahan ikan, industri garam, batik, dan pengolahan hasil pertanian akan tumbuh.
Ini menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan struktural yang sudah lama mengakar.
Dampak Nyata yang Akan Dirasakan Masyarakat
“Madura Merdeka Gas” bukan jargon kosong. Ini adalah kebijakan yang bila dieksekusi dengan benar, akan mengubah wajah sosial-ekonomi Madura secara nyata.
Gas pipa lebih aman dari tabung elpiji. Risiko ledakan dan kebakaran berkurang drastis — perlindungan nyata bagi keluarga yang tinggal di rumah sederhana. Gas yang lebih murah langsung mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, meningkatkan daya beli, dan mendorong konsumsi lokal.
Industri kecil dan menengah yang mendapat pasokan energi lebih murah akan lebih kompetitif. Pedagang makanan, pengolah ikan asin, industri tahu tempe tradisional yang masih banyak di Madura — semuanya akan merasakan dampak langsung dari penurunan biaya bahan bakar.
Dalam jangka menengah, PAD dari sektor energi melalui BUMD bisa mencapai Rp 50–100 miliar per tahun. Dana ini bisa diinvestasikan kembali untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa. Lingkaran ekonomi yang lebih sehat, bukan sekadar mengandalkan transfer dari pusat.
Dan yang paling penting: keadilan. Masyarakat yang selama ini hidup di atas sumber daya alam yang dinikmati orang lain, akhirnya bisa menikmati manfaatnya sendiri.
Tidak Ada Alasan untuk Menunggu Lebih Lama
Krisis energi global seharusnya menjadi momentum, bukan ancaman, bagi Madura. Ketika dunia rebutan gas, Madura justru punya gas berlimpah yang belum dioptimalkan untuk rakyatnya sendiri.
Momen ini tidak akan selamanya ada. Cadangan gas tidak kekal. Kontrak-kontrak KKKS terus berjalan tanpa klausul keberpihakan lokal. Setiap tahun yang berlalu adalah kesempatan yang hilang.
Bupati Sampang, ketiga bupati Madura lainnya, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan daerah harus memahami bahwa diam adalah pilihan yang sangat mahal.
Setiap tahun kontrak gas berjalan tanpa keberpihakan lokal, setiap tahun itu pula masyarakat Madura membayar elpiji yang seharusnya bisa mereka nikmati jauh lebih murah — bahkan gratis — dari gas di bawah kaki mereka sendiri.
Madura tidak kekurangan gas. Yang selama ini kurang adalah keberanian politik untuk memperjuangkan hak atas sumber daya yang ada di wilayah sendiri.
Sudah waktunya Madura tidak hanya menjadi daerah penghasil bagi orang lain. Sudah waktunya Madura menjadi daerah yang paling pertama merasakan manfaat dari kekayaan alam yang mengalir deras di bawah laut dan tanahnya sendiri.
Madura Merdeka Gas. Bukan slogan. Ini keharusan.
Saya blogger yang doyan ngoprek jaringan, sistem operasi, dan server jadul. Dari hobi jadi profesi—sekarang saya bantu UKM punya website keren dan fungsional. Saya cinta banget sama Madura, dan lewat teknologi, saya ingin ikut memajukannya.
Baca Juga
