Kemenkumham Jatim Dorong Posbankum Kepulauan Sumenep, Akses Hukum Diperluas
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur mendorong percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sumenep, terutama pada wilayah kepulauan yang sulit diakses. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen memperluas akses keadilan sekaligus mendukung implementasi KUHP baru berbasis keadilan restoratif. Inisiatif “Posbankum Kepulauan Sumenep” mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Komitmen Bersama Kemenkumham Jatim dan Pemkab Sumenep
Dalam audiensi di Ruang Tamu VIP Kanwil Kemenkumham Jatim pada Kamis (11/9), Kakanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto bersama jajaran bertemu Pemerintah Kabupaten Sumenep. Hadir pula Tim Percepatan Pembentukan Posbankum Jatim, Kepala DPMD Sumenep Anwar Syahroni Yusuf, Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Sumenep Hizbul Wathan, dan Ketua Perkumpulan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Sumenep. Pertemuan ini menegaskan sinergi lintas lembaga guna memastikan Posbankum Kepulauan Sumenep berjalan efektif.
Dukungan Pemkab Sumenep dan Fokus Wilayah Kepulauan
Pemkab Sumenep menyatakan dukungan penuh untuk pembentukan Posbankum di 332 titik yang mencakup 229 desa dan 4 kelurahan. Menurut Anwar Syahroni Yusuf, kondisi geografis Sumenep—daratan dan kepulauan—membuat keberadaan Posbankum sangat penting untuk mendekatkan layanan bantuan hukum ke masyarakat desa dan wilayah kepulauan.
Sejalan dengan KUHP Baru: Keadilan Restoratif di Level Desa
Kakanwil Kemenkumham Jatim Haris Sukamto menegaskan pembentukan Posbankum merupakan bagian dari upaya implementasi KUHP baru berbasis keadilan restoratif. “Untuk menyukseskan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif, kami memperbanyak paralegal desa, peacemaker, dan Posbankum. Banyak persoalan hukum bisa diselesaikan di level desa melalui Posbankum,” ujarnya.
Langkah Lanjutan: Mock-up Posbankum sebagai Acuan
Audiensi ditutup dengan peninjauan mock-up Posbankum di Kanwil Kemenkumham Jatim. Mock-up ini dihadirkan sebagai gambaran standar layanan bantuan hukum yang akan dibangun di daerah, termasuk di wilayah kepulauan Sumenep.
Dampak yang Diharapkan bagi Warga Kepulauan
- Akses layanan bantuan hukum lebih dekat dan terjangkau
- Penyelesaian persoalan hukum sederhana di tingkat desa/kelurahan
- Penguatan peran paralegal desa dan peacemaker untuk mediasi berbasis komunitas
- Dukungan implementasi keadilan restoratif yang lebih inklusif
Sumber Berita
Madurapedia adalah upaya menggelorakan semangat menuju cita-cita Madura yang lebih baik. Banyak yang Madura miliki, banyak pula yang Madura telah perbuat. Semua layak disampaikan dan disebarkan, agar kita tahu, memahami, dan terdorong untuk berbuat lebih bagi Indonesia.
Baca Juga
